• GUNUNGKIDUL Kekurangan 1.000 Guru SD

    GUNUNGKIDUL—Sampai dengan 2013 Kabupaten Gunungkidul mengalami kekurangan tenaga didik guru mencapai 1.000 untuk bidang guru kelas guna memenuhui kebutuhan ideal sebanyak 435 sekolah tingkat dasar di lingkungan Disdikpora Gunungkidul.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul I ketut Santosa mengatakan kekurangan jumlah guru kelas untuk tingkat SD mendasar dari sistem perhitungan sesuai ketentuan Permenpan No. 26/2010.

    “Kami sudah lakukan pengamatan mendasar permenpan tingkat kekurangan guru kelas mencapai 1.000 guru untuk sekitar 400 SD di Gunungkidul,” kata I Ketut Santosa kepada harianjogja.com, Senin (28/1/2013).

    Kekurangan 1.000 guru kelas SD di Gunungkidul dipastikan akan terus bertambah apabila sampai akhir 2013 tidak dibuka penerimaan CPNS.

    Pasalnya dalam satu tahun terdapat sekitar 700 PNS Gunungkidul memasuki pensiun terbagi dalam dua gelombang. Angka pensiun itu paling banyak dari kalangan guru seperti terjadi pada tahun 2012.

    Namun demikian Ketut belum berani memberikan kepastikan penerimaan CPNS pada tahun ini.

    Terlebih, pertimbangan beban anggaran daerah untuk pegawai sudah cukup tinggi yakni hampir 70% keuangan APBD Gunungkidul sudah tersedot untuk pegawai serta belum ada kepastian penerimaan CPNS dari Pemerintah Pusat.

    Menyikapi persoalan kekurangan guru, Kepala Bidang Perencanaan Disdikpora Gunungkidul Johan Mapranta membenarkan adanya kekurangan hampir 1.000 guru kelas di SD Gunungkidul.

    Johan mengatakan telah melakukan pembahasan dengan kepala Disdikpora Sudodo untuk mencari solusi dan kebijakan dalam mengatasi kurangnya tenaga didik kelas yang merata hampir di 18 kecamatan.

    Menurut Johan untuk mengisi kekurangan guru di tingkat SD sangat dimungkinkan memberdayakan guru Taman Kanak-kanak (TK) sebagai kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    “Tinggal nanti dilakukan penyesuian pengajaran bagi guru TK yang ditunjuk untuk mengisi SD dengan mengikuti program pelatihan dan pelatihan terlebih dahulu untuk menyesuaikannya. Bahkan pada tahun 2010 silam kebijakan ini pernah dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru,” ujar Johan.

    Terpisah, Bahron Rasyid mewakili organisasi PGRI Gunungkidul mengatakan perlu segera diambil solusi dalam menyikapi kekurangan guru kelas di tingkat SD salah satunya dengan memaksimalkan peran guru yang diangkat sekolah maupun status GTT.

    Leave a reply →

Leave a Reply

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.