Penerapan sertifikasi legalitas kayu diperingan
Jakarta [SPFM], Kementerian Kehutanan berupaya untuk meringankan beban pelaku usaha, dalam menerapkan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hal itu dilakukan, agar banyak pelaku usaha kayu berbasis hutan memiliki sertifikat SVLK dan produk kayu mereka memiliki daya saing di pasar global. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Kamis (5/7) mengatakan, dalam mengupayakan keringanan penerapan SVLK, pihaknya meminta jajaran Kemenhut untuk segera merespons keluhan mengenai biaya audit SVLK yang memberatkan, terutama bagi usaha kehutanan skala kecil.
Selain itu, rencana pembentukan License Information Unit yang akan menjadi lembaga pengesahan dokumen legalitas kayu juga diminta untuk tidak menambah kesulitan dalam proses ekspor. Sebagaimana diberitakan, SVLK merupakan sistem yang melibatkan multipihak untuk memastikan produk kayu Indonesia yang diperdagangkan menggunakan bahan baku yang legal dan lestari. Sistem tersebut mulai diberlakukan sejak pertengahan 2009 dan direncanakan akan diimplementasikan penuh dalam proses ekspor, paling lambat akhir tahun ini. [miol/ary/bet-mg]
Penerapan sertifikasi legalitas kayu diperingan
Jakarta [SPFM], Kementerian Kehutanan berupaya untuk meringankan beban pelaku usaha, dalam menerapkan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hal itu dilakukan, agar banyak pelaku usaha kayu berbasis hutan memiliki sertifikat SVLK dan produk kayu mereka memiliki daya saing di pasar global. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Kamis (5/7) mengatakan, dalam mengupayakan keringanan penerapan SVLK, pihaknya meminta jajaran Kemenhut untuk segera merespons keluhan mengenai biaya audit SVLK yang memberatkan, terutama bagi usaha kehutanan skala kecil.
Selain itu, rencana pembentukan License Information Unit yang akan menjadi lembaga pengesahan dokumen legalitas kayu juga diminta untuk tidak menambah kesulitan dalam proses ekspor. Sebagaimana diberitakan, SVLK merupakan sistem yang melibatkan multipihak untuk memastikan produk kayu Indonesia yang diperdagangkan menggunakan bahan baku yang legal dan lestari. Sistem tersebut mulai diberlakukan sejak pertengahan 2009 dan direncanakan akan diimplementasikan penuh dalam proses ekspor, paling lambat akhir tahun ini. [miol/ary/bet-mg]
Penerapan sertifikasi legalitas kayu diperingan
Jakarta [SPFM], Kementerian Kehutanan berupaya untuk meringankan beban pelaku usaha, dalam menerapkan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hal itu dilakukan, agar banyak pelaku usaha kayu berbasis hutan memiliki sertifikat SVLK dan produk kayu mereka memiliki daya saing di pasar global. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Kamis (5/7) mengatakan, dalam mengupayakan keringanan penerapan SVLK, pihaknya meminta jajaran Kemenhut untuk segera merespons keluhan mengenai biaya audit SVLK yang memberatkan, terutama bagi usaha kehutanan skala kecil.
Selain itu, rencana pembentukan License Information Unit yang akan menjadi lembaga pengesahan dokumen legalitas kayu juga diminta untuk tidak menambah kesulitan dalam proses ekspor. Sebagaimana diberitakan, SVLK merupakan sistem yang melibatkan multipihak untuk memastikan produk kayu Indonesia yang diperdagangkan menggunakan bahan baku yang legal dan lestari. Sistem tersebut mulai diberlakukan sejak pertengahan 2009 dan direncanakan akan diimplementasikan penuh dalam proses ekspor, paling lambat akhir tahun ini. [miol/ary/bet-mg]
Penerapan sertifikasi legalitas kayu diperingan
Jakarta [SPFM], Kementerian Kehutanan berupaya untuk meringankan beban pelaku usaha, dalam menerapkan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hal itu dilakukan, agar banyak pelaku usaha kayu berbasis hutan memiliki sertifikat SVLK dan produk kayu mereka memiliki daya saing di pasar global. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Kamis (5/7) mengatakan, dalam mengupayakan keringanan penerapan SVLK, pihaknya meminta jajaran Kemenhut untuk segera merespons keluhan mengenai biaya audit SVLK yang memberatkan, terutama bagi usaha kehutanan skala kecil.
Selain itu, rencana pembentukan License Information Unit yang akan menjadi lembaga pengesahan dokumen legalitas kayu juga diminta untuk tidak menambah kesulitan dalam proses ekspor. Sebagaimana diberitakan, SVLK merupakan sistem yang melibatkan multipihak untuk memastikan produk kayu Indonesia yang diperdagangkan menggunakan bahan baku yang legal dan lestari. Sistem tersebut mulai diberlakukan sejak pertengahan 2009 dan direncanakan akan diimplementasikan penuh dalam proses ekspor, paling lambat akhir tahun ini. [miol/ary/bet-mg]
Berita Terkait Kategori
- [*] Jamur Bisa Jadi Makanan Andalan Untuk Turunkan Berat Badan
- [*] Dugaan Oknum Dewan Jadi Makelar IMB, BK Sukoharjo Klarifikasi Usai Pilgub
- [*] TWITTER SBY : Inilah Motto Hidup yang Buat SBY Capai Cita
- [*] LOGISTIK PILGUB JAWA TENGAH
- [*] PILGUB JAWA TENGAH : KPU Wonogiri Distribusikan Logistik Pilgub
- [*] Syuting di Luar Kota, Raffi Ahmad Harus Izin BNN
- [*] Digelar Hari Ini, Donor Darah Harian Jogja Semarak
- [*] SERTIFIKAT TANAH : 2013, Prona di Klaten Meningkat Dua Kali Lipat
