Jakarta [SPFM], Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengaku tidak setuju dengan uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan besok. Menurut dia, UKG semestinya dilaksanakan bersamaan dengan uji sertifikasi guru karena ada keterkaitan satu sama lain. Menurut dia, kebijakan pemerintah dengan menyelenggarakan UKG bukanlah satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kompetensi guru. Reni menilai UKG hanya untuk realisasi proyek sebab pemerintah daripada sasaran strategis untuk peningkatan guru.
Sebelumnya guru-guru di daerah menyatakan keberatan dengan penyelenggaraan UKG. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menolak pelaksanaan UKG, karena selain tidak punya dasar hukum juga merupakan pemborosan biaya saja. Sekjen FGII- Iwan Hermawan menyebutkan, bila satu guru untuk pelaksanaan UKG itu dianggarkan biaya mencapai 100 ribu rupiah dan dikalikan dengan sekitar satu juta guru yang akan mengikutinya, dapat menghabiskan dana mencapai 100 miliar rupiah.[Ant/dtp]
Jakarta [SPFM], Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengaku tidak setuju dengan uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan besok. Menurut dia, UKG semestinya dilaksanakan bersamaan dengan uji sertifikasi guru karena ada keterkaitan satu sama lain. Menurut dia, kebijakan pemerintah dengan menyelenggarakan UKG bukanlah satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kompetensi guru. Reni menilai UKG hanya untuk realisasi proyek sebab pemerintah daripada sasaran strategis untuk peningkatan guru.
Sebelumnya guru-guru di daerah menyatakan keberatan dengan penyelenggaraan UKG. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menolak pelaksanaan UKG, karena selain tidak punya dasar hukum juga merupakan pemborosan biaya saja. Sekjen FGII- Iwan Hermawan menyebutkan, bila satu guru untuk pelaksanaan UKG itu dianggarkan biaya mencapai 100 ribu rupiah dan dikalikan dengan sekitar satu juta guru yang akan mengikutinya, dapat menghabiskan dana mencapai 100 miliar rupiah.[Ant/dtp]
Jakarta [SPFM], Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengaku tidak setuju dengan uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan besok. Menurut dia, UKG semestinya dilaksanakan bersamaan dengan uji sertifikasi guru karena ada keterkaitan satu sama lain. Menurut dia, kebijakan pemerintah dengan menyelenggarakan UKG bukanlah satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kompetensi guru. Reni menilai UKG hanya untuk realisasi proyek sebab pemerintah daripada sasaran strategis untuk peningkatan guru.
Sebelumnya guru-guru di daerah menyatakan keberatan dengan penyelenggaraan UKG. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menolak pelaksanaan UKG, karena selain tidak punya dasar hukum juga merupakan pemborosan biaya saja. Sekjen FGII- Iwan Hermawan menyebutkan, bila satu guru untuk pelaksanaan UKG itu dianggarkan biaya mencapai 100 ribu rupiah dan dikalikan dengan sekitar satu juta guru yang akan mengikutinya, dapat menghabiskan dana mencapai 100 miliar rupiah.[Ant/dtp]
Jakarta [SPFM], Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengaku tidak setuju dengan uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan besok. Menurut dia, UKG semestinya dilaksanakan bersamaan dengan uji sertifikasi guru karena ada keterkaitan satu sama lain. Menurut dia, kebijakan pemerintah dengan menyelenggarakan UKG bukanlah satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kompetensi guru. Reni menilai UKG hanya untuk realisasi proyek sebab pemerintah daripada sasaran strategis untuk peningkatan guru.
Sebelumnya guru-guru di daerah menyatakan keberatan dengan penyelenggaraan UKG. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menolak pelaksanaan UKG, karena selain tidak punya dasar hukum juga merupakan pemborosan biaya saja. Sekjen FGII- Iwan Hermawan menyebutkan, bila satu guru untuk pelaksanaan UKG itu dianggarkan biaya mencapai 100 ribu rupiah dan dikalikan dengan sekitar satu juta guru yang akan mengikutinya, dapat menghabiskan dana mencapai 100 miliar rupiah.[Ant/dtp]