• DPR kritik syarat TOEFL CPNS Kemdag

    Jakarta [SPFM], Rencana Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mewajibkan skor TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimal 600 bagi pegawai Kementerian Perdagangan, dikritik DPR. Komisi XI menyatakan, rencana tersebut tidak tepat. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, Senin (2/1) mengatakan, Bahasa Inggris belum menjadi kewajiban atau bahasa resmi yang digunakan bagi masyarakat Indonesia, meski sudah masuk kurikulum pendidikan.

    Jika Kementerian Perdagangan mewajibkan PNS-nya, hal itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terspisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengungkapkan, skor TOEFL sebesar 600 itu, untuk standar PNS dinilai terlalu tinggi. Menurutnya, standar TOEFL 600 biasa digunakan, sebagai standar, untuk seorang doktor atau S-3.

    Menteri Perdagangan Gita Wirjawan merespons cibiran yang ditujukan kepadanya, terkait rencana mewajibkan PNS-nya memiliki TOEFL minimal 600. Gita berkeyakinan, meski ketentuan itu diberlakukan, ia tidak akan kehilangan banyak pegawai. Gita menjelaskan, rencana itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target terukur. Nantinya, untuk mencapai target tersebut, akan ada semacam Diklat bagi PNS-nya, untuk mengejar TOEFL minimal 600.

    Tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai, termasuk pejabat teras atas. Selain itu, ditargetkan ada peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 dan S3 sebesar 1.500 pegawai, serta pelatihan intensif di bidang yang terkait dengan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri. Keyakinan Gita ini tampaknya bukan tanpa alas an. Berdasarkan pengalamannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui cara pendidikan dan pelatihan, banyak pegawai BKPM yang sudah menembus skor TOEFL 600. [dtc/rda]

    Leave a reply →

Leave a Reply

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.

Artikel

  • DPR kritik syarat TOEFL CPNS Kemdag

    Jakarta [SPFM], Rencana Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mewajibkan skor TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimal 600 bagi pegawai Kementerian Perdagangan, dikritik DPR. Komisi XI menyatakan, rencana tersebut tidak tepat. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, Senin (2/1) mengatakan, Bahasa Inggris belum menjadi kewajiban atau bahasa resmi yang digunakan bagi masyarakat Indonesia, meski sudah masuk kurikulum pendidikan.

    Jika Kementerian Perdagangan mewajibkan PNS-nya, hal itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terspisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengungkapkan, skor TOEFL sebesar 600 itu, untuk standar PNS dinilai terlalu tinggi. Menurutnya, standar TOEFL 600 biasa digunakan, sebagai standar, untuk seorang doktor atau S-3.

    Menteri Perdagangan Gita Wirjawan merespons cibiran yang ditujukan kepadanya, terkait rencana mewajibkan PNS-nya memiliki TOEFL minimal 600. Gita berkeyakinan, meski ketentuan itu diberlakukan, ia tidak akan kehilangan banyak pegawai. Gita menjelaskan, rencana itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target terukur. Nantinya, untuk mencapai target tersebut, akan ada semacam Diklat bagi PNS-nya, untuk mengejar TOEFL minimal 600.

    Tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai, termasuk pejabat teras atas. Selain itu, ditargetkan ada peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 dan S3 sebesar 1.500 pegawai, serta pelatihan intensif di bidang yang terkait dengan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri. Keyakinan Gita ini tampaknya bukan tanpa alas an. Berdasarkan pengalamannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui cara pendidikan dan pelatihan, banyak pegawai BKPM yang sudah menembus skor TOEFL 600. [dtc/rda]

    Leave a reply →

Leave a Reply

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.

Artikel

Leave a Reply

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.

Artikel

Leave a Reply

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.